Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meninjau proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di Balai Pendidikan Latihan (Diklat) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional (Basarnas) di Cariu, Jonggol, Jawa Barat, Jumat (1/10/2021). Foto: Ann/man

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meninjau proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di Balai Pendidikan Latihan (Diklat) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional (Basarnas).

“Kita berharap dimulainya belajar tatap muka di Balai Diklat Basarnas Jonggol ini bisa memberikan dampak yang positif, bagi upaya kita untuk mengejar dan terus meningkatkan sumber daya manusia di Basarnas,” ujar Arwani di sela-sela meninjau Balai Diklat Basarnas, di Cariu, Jonggol, Jawa Barat, Jumat (1/10/2021).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, perlu ada peningkatan secara signifikan terkait kesiapsiagaan dalam pelayanan operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Terlebih quick response search and rescue merupakan salah satu program yang sudah dan terus diterapkan dalam memberikan pelayanan pencarian serta pertolongan seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, beberapa sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya terkait pengelolaan sistem komunikasi SAR secara efektif, hal ini diperlukan untuk peningkatan kesiapsiagaan SAR. Selain itu,  dia juga mendorong agar jumlah sarana dan prasarana operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang selaras dengan teknologi baru.

“Beberapa catatan yang kita soroti seperti rasio SDM dan kebutuhan terkait dengan pemenuhan tugas fungsi Basarnas masih kurang banyak, karena itu ini harus kita kejar ketertinggalan ini,” jelas Arwani. Legislator dapil Jawa Tengah III tersebut menyebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi V DPR RI menyepakati Pagu Indikatif untuk Basarnas sebesar Rp1,9 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan. “Ke depan, kami (Komisi V) akan memperjuangkan alokasi anggaran bisa kita tingkatkan lagi, sebab masih banyak yang harus kita penuhi untuk menerapkan posisi Basarnas ini  lebih baik,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bina Tenaga dan Potensi Basarnas Abdul Haris Achadi menyebutkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan SDM, Basarnas telah memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM tenaga SAR meliputi bidang manajerial, pencarian dan pertolongan, logistik dan medis.

Beberapa materi Diklat seperti renang, water rescue, underwater rescue, heli rescue, urban SAR, pertolongan di ketinggian, MFR dan jungle rescue sangat membutuhkan media pembelajaran berupa simulator dengan standar spesifik agar mampu menerapkan metode yang tepat.

Namun, beberapa kegiatan pembelajaran, seperti uji kompetensi dan sertifikasi bergantung pada ketersediaan fasilitas milik instansi lain sehingga kadang terbentur jadwal pemakaian. “Tentunya kita sangat mengharapkan tersedianya fasilitas berupa simulator yang memadai untuk memperkuat proses pembelajaran yang berujung pada penguasaan keterampilan maupun kompetensi teknis yang spesifik,” kata Haris. (ann/sf)